Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Arifah Fauzi meminta penanganan kasus kekerasan seksual terhadap bayi perempuan berujung meninggal agar dilakukan secara menyeluruh serta memastikan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Kasus ini menjadi perhatian serius dan harus ditangani secara cermat. Kami memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan dan keluarga korban mendapatkan pendampingan yang diperlukan," ujar Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Selasa.
Hal itu dikatakannya menanggapi peristiwa meninggalnya seorang bayi perempuan berusia delapan bulan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, yang diduga menjadi korban kekerasan seksual.
Menurut dia, orang tua korban telah melaporkan kasus ini kepada polisi pada 2 Oktober 2026. Korban sempat mendapatkan perawatan medis sebelum akhirnya meninggal dunia pada 3 Oktober 2026.
Dugaan tindak pidana kekerasan seksual masih dalam proses penyelidikan kepolisian.
"Proses hukum harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami meminta agar setiap informasi dan bukti yang berkaitan dengan kasus ini didalami secara cermat, sehingga penanganannya memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban," kata Arifah Fauzi.
Sementara itu, UPTD PPA Kabupaten Labuhanbatu Utara terus berkoordinasi dengan Polres Labuhanbatu Utara, menjangkau keluarga korban dan memberikan pendampingan selama proses hukum berlangsung.
Ia menekankan penanganan kasus ini harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam penanganan perkara, perlindungan hak korban, serta pemberian layanan yang relevan bagi keluarga korban.
"Proses hukum juga harus tetap berjalan sesuai ketentuan, tanpa penyelesaian di luar peradilan untuk tindak pidana kekerasan seksual," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

Komentar
Posting Komentar